Berita Hukum di Amerika Serikat - Legalbailbonds
Legalbailbonds.com Situs Kumpulan Berita Hukum di Amerika Serikat Saat Ini
Keputusan Mahkamah Agung Amerika Serikat Terpenting – Seminggu sebelum Hari Kemerdekaan Negara Amerika Serikat, Hakim Agung John Roberts memberikan dua keputusan luar biasa kepada Amerika Serikat tentang sifat negara demokrasi Amerika. Kedua kasus tersebut tentang pemilihan yang adil, dan yang kedua hasil semuanya tentang John Roberts. Pertama mengabadikan manipulasi partisan distrik pemungutan suara, apa yang disebut gerrymandering, sebagai praktik di luar kendali pengadilan negeri.
Putusan kedua tentang menantang pemerintahan Trump untuk berbicara secara terbuka atas pandangannya tentang kewarganegaraan dan perwakilan. Dimana pemerintah menolak dan meninggalkan pengadilan lapangan secara tiba-tiba pada tanggal 2 Juli. Namun, Presiden Trump memberikan tweet pada sosial media, keesokan harinya. Bahwa dirinya benar-benar bergerak maju dengan pertanyaan sensus kewarganegaraan, sehingga kontroversi akan terus berlanjut.
Hak Atas Pemilihan Yang Adil.
Teks Konstitusi untuk melindungi banyak hak, tetapi memberikan suara dalam pemilu dengan aturan yang adil bukanlah salah satu peraturan yang tertera didalamnya. Dua kasus pada tahun ini terjadi, pada sensus di Department of Commerce v. New York dan pada gerrymandering di Rucho v. Common Cause. Dimana mereka menantang keputusan Mahkamah Agung untuk mengubah ini.
Tidak Memiliki Keadilan
Dari sudut pandang kami sebagai mahasiswa politik konstitusional. Kami merupakan editor bersama dari seri tahunan tentang keputusan besar yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung atas kasus-kasus tersebut terkait erat.
Konstitusi yang memerintahkan untuk melakukan penghitungan penduduk setiap 10 tahun, sehingga kita dapat mengetahui berapa banyak perwakilan di Kongres dan orang di Electoral College masing-masing negara menerima untuk dekade berikut.
Kemudian data yang sama tersebut digunakan oleh masing-masing negara bagian untuk menetapkan batas-batas baru pada kekuasaan dari distrik legislatifnya. Data tersebut juga digunakan untuk menentukan berapa banyak uang yang akan dikirimkan pemerintah federal kepada setiap negara bagian untuk menjalankan berbagai program yang diamanatkan dengan sukses.
Pada tahun 2021 redistricting akan terjadi lagi. Dimana hal ini memungkinkan adanya tuntutan hukum baru sebagai sebuah tanggapan, dan seterusnya. Sehingga dalam penghitungan, pembatasan, penuntutan, dan pemilihan akan terus kembali berlangsung kedepannya.
Proses penghitungan orang pemerintah federal akan membaginya menjadi beberapa distrik. Dimana intinya ialah bagaimana kami mengubah cita-cita demokrasi, representasi rakyat, dan kemudian mencalonkan orang tersebut dalam pemilihan pemimpin melalui pemilihan. Tapi seperti apa proses itu seharusnya sampai saat ini tidak jelas aturannya. Hal ini yang menimbulkan pertanyaan bermasalah tentang siapa yang diwakili dan bagaimana cara mereka akan mewakili negara bagian tersebut.
Ironi Dari Gerrymandering
Kasus gerrymandering adalah tentang apakah partai politik yang memiliki hak untuk mengendalikan badan legislatif negara bagian dapat mengubah peta pemilu untuk mempersulit partainya dicopot dari jabatannya.
Bagi banyak orang, hal ini terdengar seperti pelanggaran demokrasi perwakilan. Tapi apakah hak tersebut telah dilanggar. Jika tidak, apakah alokasi daerah pemilihan tetap menjadi kekuasaan yang diberikan kepada cabang politik, yang berarti pengadilan memiliki peran kecil di dalamnya.
Masalah utama yang dihadapi Mahkamah Agung dalam menangani gerrymandering yang terang-terangan adalah bahwa Konstitusi tidak mengidentifikasi hak yang jelas atas pemilihan yang adil. Masalah ini berbicara tentang hak atas kebebasan setiap orang untuk berbicara, beragama, dan pers. Tetapi mereka tidak menyebutkan kebebasan tersebut dari manipulasi dalam menghitung orang Amerika atau mengalokasikan mereka ke daerah pemilihan.
Ironi dari putusan pengadilan adalah bahwa gerrymandering hanya bisa diselesaikan oleh pemilih yang menunjukkan ketidaksetujuan dari politisi yang ingin mengubah aturan. Tetapi perubahan itu yang membuat pemilih lebih sulit untuk melakukan itu.
Politik Sensus
Sementara putusan Mahkamah Agung yang sebelumnya memberikan ruang bagi tantangan masa depan untuk melakukan kesalahan. Tindakan yang lebih baik dan contoh yang lebih buruk, merupakan keputusan yang baru-baru ini tampaknya pasti. Saya yakin praktik ini pasti akan meningkat di masa depan, terisolasi dari tantangan hukum. Tetapi prospek dalam sensus 2020 tidak begitu jelas.
Karena kasus sensus sendiri adalah apakah memasukkan soal kewarganegaraan merupakan suatau pelanggaran dalam perintah konstitusi untuk melakukan penghitungan yang akurat.
Hal ini memicu perdebatan yang cukup besar, tentang siapa yang akan mewakili dalam sistem kita. Apakah semua orang yang tinggal di Negara Amerika Serikat? Atau hanya warga negara Amerika Serikat saja.
Jika “rakyat” ingin diwakili, mendefinisikan orang-orang di era politik saat ini terbukti sangat memecah belah . Tetapi harus dilakukan jika pencacahan untuk menghitung orang yang akan masuk dalam penghitungan.
Penggugat berpendapat bahwa sekretaris perdagangan, Wilbur Ross, dengan sengaja menambahkan pertanyaan kewarganegaraan untuk mencegah imigran Hispanik baru-baru ini mengisi formulir sensus. Mereka menawarkan analisis dari Biro Sensus yang menyimpulkan bahwa memasukkan pertanyaan tersebut akan menurunkan tingkat respons oleh non-warga negara sekitar 5 persen. Hal ini mengakibatkan jutaan orang tidak akan masuk dalam penghitungan, tidak terwakili, dan tidak didanai dalam program pemerintah federal.
Panglima Tertinggi
Roberts menulis pendapat pengadilan dalam kedua kasus tersebut, keadilan kelima di setiap 5 sampai 4 keputusan yang dikeluarkan.
Dalam kasus gerrymandering, Roberts bergabung dengan empat konservatif lainnya menentang intervensi yang dilakukan oleh pengadilan. Dalam kasus sensus, dirinya tidak benar-benar memutuskan sama sekali. Sementara empat hakim liberal yang bersedia,menolak pertanyaan kewarganegaraan secara langsung. Mereka menjelaskan dalam opini yang sama secara terpisah mengenai permasalahan tersebut. Sedangkan Roberts hanya akan meminta lebih banyak informasi terlebih dahulu.
Dengan persetujuan keempat hakim liberal, Roberts mengembalikan kasus tersebut ke Departemen Perdagangan untuk ditanggapi. Karena bukti utama menceritakan sebuah cerita yang tidak sesuai dengan penjelasan yang diberikan oleh sekretaris perdagangan. Hal ini membuat dirinya menyimpulkan bahwa apa yang diberikan lebih dari sekedar merupakan gangguan dari pada akun yang sebenarnya. Oleh karena itu, pemerintah perlu memberikan penjelasan baru mengapa memasukkan pertanyaan kewarganegaraan.
Hal ini memberi pemerintahan Trump pilihan untuk menawarkan pembenaran yang baru atau membatalkan pertanyaan tersebut.
Di satu sisi, Roberts menuntut agar pengadilan diberitahu yang sebenarnya. Jika pemerintahan Trump menginginkan pertanyaan kewarganegaraan karena mereka hanya ingin tahu siapa warga negara atau karena mereka percaya perwakilan harus bergantung pada kewarganegaraan, mereka harus mengatakannya. Baru setelah itu Roberts memutuskan apakah menanyakan tentang kewarganegaraan melanggar Konstitusi.
Dalam arti lain, Roberts yang akan membuat keputusan itu sendiri. Jika pemerintahan Trump benar-benar mengabaikan pertanyaan itu, Roberts akan menyebut hal tersebut salah tafsir, yang membuat mereka tentang tujuan pertanyaan itu dan memaksa mereka turun tahta.
Tetapi jika pemerintah benar-benar menanggapi dengan pembenaran baru, delapan hakim lainnya semuanya tercatat saling membatalkan dengan suara voting 4 setuju 4 tidak setuju untuk mengaturnya membuat keputusan akhir. Itu bisa terjadi dalam sesi darurat pengadilan musim panas ini. Bisa juga ditunda hingga Oktober ketika pengadilan berkumpul kembali, yang akan menurunkan sensus lebih lanjut.
Siapa yang memenangkan dua kasus terpenting pada tahun 2019, dalam satu cara untuk menjaga skor, para pendukung pemilihan yang adil kehilangan satu dan mengirim yang lain ke babak tambahan.
